Jakarta — Aparat keamanan menggelar operasi besar‑besaran di Jakarta Pusat untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh yang berlangsung Senin, 29 Desember 2025. Sebanyak 1.392 personel gabungan disiagakan memastikan situasi tetap aman, tertib, dan kondusif di tengah tuntutan buruh terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026. Liputan6+1
Tuntutan Buruh & Latar Belakang Aksi
Aksi buruh ini digagas oleh Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta dan elemen massa lain. Mereka turun ke jalan menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,72 juta, dengan alasan angka tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup layak di ibu kota. Beberapa perwakilan bahkan menyatakan akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika tuntutan mereka tak direspons serius. Akurat Jakarta – Jakarta News
Skema Pengamanan 1.392 Personel
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa total 1.392 aparat gabungan diturunkan dari unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran untuk mengamankan unjuk rasa di kawasan Silang Monas, Patung Kuda, hingga sekitar Istana Negara dan Gedung DPR RI. tvOne News+1
Personel yang disiagakan tidak dibekali senjata api dan diperintahkan mengedepankan pendekatan humanis serta persuasif. Mereka ditempatkan di berbagai titik strategis untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kemacetan lalu lintas sekaligus melayani hak peserta aksi untuk menyampaikan pendapat secara damai. tvOne News
Sebelum aksi dimulai, aparat juga melakukan table top war game (TWG) dan apel pengamanan di Pospol Merdeka Barat, Gambir, sebagai bagian dari persiapan mengatur skenario pengamanan di lapangan. Liputan6
Imbauan Kepolisian kepada Massa dan Masyarakat
Pihak kepolisian melalui Kasi Humas Iptu Erlyn Sumantri mengimbau massa buruh agar menyampaikan aspirasi dengan tertib, tidak melakukan tindakan yang memprovokasi seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum. Kebebasan menyampaikan pendapat dihormati, tetapi harus tetap dalam koridor hukum dan ketertiban umum. suara.com
Selain itu, masyarakat pengguna jalan di sekitar Monas dan kawasan Istana–DPR juga diimbau untuk menghindari rute tersebut demi mengurangi dampak kemacetan dan gangguan arus lalu lintas selama aksi berlangsung. tvOne News
Reaksi Pihak Buruh
Presiden KSPI Said Iqbal sempat mengkritik cara pengamanan aparat yang dianggap terlalu militeristik dan memblokade jalur massa menuju Istana. Ia menyatakan bahwa jumlah massa yang turun sengaja dibatasi untuk menunggu respons pemerintah dan membuka ruang negosiasi terkait tuntutan UMP. suara.com
Tantangan & Evaluasi Keamanan
Pengamanan ini mencerminkan tantangan aparat dalam menyeimbangkan hak warga negara untuk berdemonstrasi dengan upaya menjaga ketertiban umum dan mengantisipasi risiko gangguan kamtibmas. Pendekatan humanis dan penyebaran personel di berbagai titik strategis menjadi kunci aparat merespons unjuk rasa tanpa memicu eskalasi konflik. tvOne News