Koalisi masyarakat sipil menyoroti wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang mencuat di tengah penanganan bencana besar di Sumatra, menyatakan usulan tersebut tidak relevan dengan situasi darurat, dan menunjukkan sikap nirempati terhadap korban bencana yang masih berjuang pulih. Artikel ini merangkum kritiknya secara lengkap, lengkap dengan sumber berita di dalamnya. Tempo+1
1. Koalisi Sipil Tolak Usulan Pilkada oleh DPRD di Tengah Krisis
Koalisi untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, sebuah gabungan organisasi masyarakat sipil, menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terutama ketika pemerintah belum menyelesaikan tugas utama mengatasi darurat bencana di Sumatra. Media Indonesia
Dalam pernyataan resminya, koalisi menilai bahwa gagasan tersebut tidak hanya tidak relevan, tetapi juga mencerminkan ketidakpekaan terhadap rakyat yang tengah menghadapi situasi sulit akibat banjir dan longsor besar. Mereka menyebut usulan itu sebagai bentuk nirempati, terutama karena masyarakat terdampak bencana masih bergulat dengan kerugian sosial-ekonomi dan pemulihan infrastruktur. Media Indonesia
2. Wacana Politik di Tengah Penanganan Bencana
Gagasan tentang pilkada lewat DPRD sebelumnya diangkat oleh sejumlah elite politik, termasuk Presiden dan Ketua Umum Partai Golkar dalam beberapa forum, dengan alasan menekan biaya politik dan mengubah sistem pemilu. Namun Koalisi Sipil menegaskan bahwa mengusulkan perubahan besar seperti itu saat penanganan bencana tidak tepat, karena fokus pemerintah dan publik semestinya ada pada penyelamatan, bantuan, dan pemulihan korban, bukan wacana politik struktural. Media Indonesia
Koalisi menekankan bahwa alasan biaya tinggi pilkada langsung tidak bisa dijadikan landasan kuat untuk mengubah mekanisme pemilihan ketika masyarakat sedang berduka dan prioritas nasional sedang diuji. Mereka menilai bahwa persoalan biaya politik lebih layak diselesaikan melalui reformasi tata kelola pemilu dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang daripada mengubah sistem dasar demokrasi. Media Indonesia
3. Istilah Nirempati dalam Kritik Koalisi
Istilah nirempati yang digunakan oleh koalisi dalam pernyataannya menggambarkan kurangnya empati dan keterhubungan antara usulan politik dengan realitas rakyat yang tengah menderita akibat bencana alam. Koalisi menilai bahwa langkah mengalihkan perhatian ke perubahan sistem pilkada saat ini malah dapat memperburuk persepsi publik terhadap prioritas kebijakan pemerintah. Media Indonesia
Menurut mereka, fasiltas politik seperti mekanisme pemilihan kepala daerah bukanlah agenda utama saat masyarakat butuh bantuan langsung, rehabilitasi, dan jaminan keselamatan. Oleh karena itu, mereka menuntut pemerintah memfokuskan sumber daya dan perhatian pada penanggulangan bencana dan pemulihan wilayah terdampak terlebih dahulu. Media Indonesia
4. Rekomendasi Koalisi Sipil
Sebagai alternatif, Koalisi Sipil mengusulkan sejumlah reformasi tata kelola pemilu yang lebih melibatkan publik dan bersifat memperbaiki kualitas demokrasi tanpa menghilangkan hak rakyat, antara lain:
-
Penguatan aturan dana kampanye agar lebih transparan
-
Pemberantasan politik uang dan praktik tidak sehat di arena politik
-
Transparansi pendanaan partai politik untuk mengurangi dominasi elite
-
Rekrutmen internal partai yang lebih demokratis
-
Pembenahan tata kelola pemilu secara menyeluruh, bukan dengan merombak sistem pilkada dasar. Media Indonesia
Koalisi juga menyerukan pemerintah untuk tidak lagi mencampurkan agenda politik besar di tengah situasi darurat seperti penanganan bencana yang belum selesai. Media Indonesia
5. Konteks Bencana Besar di Sumatra
Penolakan Koalisi Sipil ini muncul di konteks bencana besar di Pulau Sumatra—termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—yang sempat mendapat sorotan luas karena dampaknya yang besar bagi ribuan warga dan infrastruktur. Masyarakat sipil sebelumnya juga menyerukan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional agar penanganan lebih cepat dan tepat. Lestari Kompas
Banyak warga terdampak masih menghadapi masalah akses air bersih, hunian, dan pemulihan ekonomi, sehingga wacana politik besar seperti pilkada dipilih DPRD dinilai tidak selaras dengan kebutuhan mendesak publik. Lestari Kompas
Kesimpulan
Koalisi masyarakat sipil secara tegas menolak wacana Pilkada dipilih oleh DPRD di tengah krisis penanganan bencana di Sumatra, menyebutnya sebagai tindakan yang nirempati dan tidak relevan dengan prioritas utama yang tengah dihadapi bangsa. Mereka menilai fokus pemerintah seharusnya pada penanganan darurat, bantuan pemulihan, dan reformasi tata kelola pemilu daripada wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah saat ini. Media Indonesia