Jakarta — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo angkat suara terkait unjuk rasa buruh yang menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026. Aksi buruh ini memuncak pada akhir Desember 2025 di Jakarta Pusat dan Istana Negara sebagai respons atas keputusan kenaikan UMP yang dianggap belum mencukupi kebutuhan hidup layak di ibu kota. Pernyataan Pramono menjadi sorotan karena menyangkut respons pemerintah daerah terhadap aspirasi buruh yang menyuarakan ketidakpuasan mereka. ANTARA News+1
1. Latar Belakang Polemik UMP Jakarta 2026
Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP tahun 2026 sebesar Rp5.7 jutaan, menggunakan formula alfa 0,75 yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Angka ini merupakan yang tertinggi di Indonesia saat ini, tetapi tetap dianggap kurang oleh sebagian kelompok buruh bila dibandingkan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). ANTARA News+1
Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan serikat lain menilai besaran tersebut tidak sesuai kebutuhan riil, sehingga memicu rencana demo dan aksi massa di Jakarta. Tempo.co
2. Pernyataan Resmi Pramono Anung
Pramono Anung menyampaikan beberapa poin penting terkait demo buruh:
-
Pengakuan suara buruh: Pramono mengakui adanya rencana demo yang sebagian besar diikuti buruh dari luar Jakarta, tetapi menegaskan bahwa karena aksi berlangsung di ibu kota, Pemprov DKI bertanggung jawab menjaga stabilitas dan tata tertib. https://www.beritajakarta.id/
-
Proses penetapan UMP telah melalui musyawarah panjang: Ia menyatakan UMP Jakarta 2026 ditetapkan melalui pembahasan transparan di Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh. ANTARA News
-
Jakarta memiliki UMP tertinggi nasional: Menurut Pramono, upah minimum di Jakarta lebih tinggi dibanding provinsi lain, yang menunjukkan upaya untuk mempertimbangkan kesejahteraan pekerja di tengah tekanan ekonomi ibu kota. suara.com
-
Pelayanan dan keamanan saat demo: Pemprov DKI akan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi massa aksi, sekaligus menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah selama unjuk rasa berlangsung. suara.com
-
Bantuan sosial dan insentif pekerja: Untuk meringankan beban hidup buruh, Pemprov menyediakan dukungan non‑upah seperti transportasi gratis, pangan bersubsidi, layanan BPJS, dan subsidi air PAM Jaya. suara.com
3. Respons dan Reaksi Massa Buruh
Aksi unjuk rasa buruh menolak UMP 2026 memang terjadi di Jakarta pada akhir Desember 2025, dipicu oleh ketidakpuasan atas besaran UMP yang dianggap masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak. Para orator dalam aksi menyatakan akan melanjutkan tuntutan dan bisa melakukan gelombang aksi berikutnya jika aspirasi mereka tidak dipenuhi. suara.com+1
Namun massa aksi dilaporkan tidak membludak seperti ekspektasi awal, dengan partisipasi sekitar ratusan hingga beberapa ribu orang bergantung pada titik aksi. CNBC Indonesia
4. Upaya Dialog dan Koordinasi
Pramono menegaskan bahwa siap membuka ruang dialog dan tetap menghormati hak konstitusional buruh untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama berjalan tertib dan damai. Ia menekankan Pemprov DKI terus memantau implementasi UMP mulai 1 Januari 2026 dan berharap kondisi ekonomi ibu kota tetap stabil. ANTARA News
5. Implikasi Keputusan UMP & Tantangan Ke Depan
Keputusan UMP Jakarta 2026 membuka ruang debat antara kebutuhan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha dalam mempertahankan keberlanjutan usaha. Praktik menetapkan UMP melalui formula alfa di tengah tekanan ekonomi yang tinggi tetap menjadi tantangan kebijakan publik yang kompleks. ANTARA News