Bandung, 31 Oktober 2025 — Pemeriksaan terhadap Erwin, Wakil Wali Kota Bandung, oleh penyidik di lingkungan Kejaksaan Negeri Bandung menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi dana hibah di Pemerintah Kota Bandung. Meskipun belum ada pengumuman resmi terkait status tersangka, pemeriksaan ini membuka tekanan besar terhadap tata kelola keuangan daerah.
Kasus yang ditangani ini terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung senilai ± Rp 6,5 miliar untuk tahun anggaran 2017, 2018, dan 2020. Beberapa pejabat telah ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus ini. Ayo Bandung+2Republika Online+2
Erwin menyatakan bahwa ia belum mengetahui secara rinci kasus tersebut karena dugaan penggunaan dana terjadi sebelum masa jabatannya. Republika Online+1
Penyidik dari Kejaksaan Negeri Bandung memperoleh panggilan untuk Erwin sebagai bagian dari pengembangan penyidikan. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan keterangan dari pejabat lingkungan Pemkot Bandung yang terkait atau mengetahui alur penggunaan dana hibah. Hingga saat ini belum ada konfirmasi bahwa Erwin telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pemeriksaan ini menyuguhkan beberapa implikasi penting:
-
Kepercayaan Publik: Warganet dan pengamat menyoroti kredibilitas Pemkot Bandung dalam pengelolaan keuangan publik.
-
Integritas ASN: Erwin, dalam kapasitasnya, mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota untuk bekerja secara akuntabel dan sesuai aturan. Ayo Bandung
-
Pelayanan Publik: Bila pemeriksaan berlanjut ke proses hukum yang panjang atau menjangkau pejabat struktural lainnya, bisa berdampak pada stabilitas internal dan keberlanjutan layanan publik di Kota Bandung.
Erwin menegaskan bahwa Pemkot Bandung akan mendukung proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya pada instansi penegak hukum untuk melakukan tugasnya. “Kalau memang ada yang bersalah, ya diperiksa saja,” ujarnya. Republika Online
Sementara itu, Pemkot Bandung belum mengeluarkan pernyataan luas terkait temuan pemeriksaan ini selain menegaskan bahwa integritas dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam pengelolaan pemerintahan.
Beberapa hal utama yang perlu menjadi perhatian masyarakat dalam perkembangan kasus ini:
-
Apakah Erwin akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka?
-
Modus dan alur penyalahgunaan dana hibah: siapa saja yang terlibat dan bagaimana skemanya?
-
Peran DPRD Kota Bandung atau pengawas internal dalam memastikan akuntabilitas.
-
Tindakan korektif pemerintah kota apakah akan ada penguatan mekanisme antikorupsi atau evaluasi internal?
Pemeriksaan Wakil Wali Kota Bandung oleh Kejaksaan membawa sinyal penting: bahwa tindakan korupsi di pemerintahan daerah terus menjadi sorotan dan upaya pemberantasan harus ditopang oleh transparansi dan akuntabilitas.
Meski Erwin belum dinyatakan sebagai tersangka, proses ini menjadi momentum bagi Pemkot Bandung untuk menegaskan komitmennya terhadap good governance. Bagi warga Kota Bandung, ini bukan hanya tentang satu pejabat melainkan tentang kepercayaan terhadap seluruh sistem pemerintahan daerah.